Open Bidding Direksi PDAM Lebak Dihentikan: Aktivis Tuntun Transparansi
Kantor Perumdam Tirta Kalimaya LebakLEBAK– Keputusan Panitia Seleksi (Pansel) untuk menghentikan proses open bidding calon Direktur Perumdam Tirta Kalimaya Kabupaten Lebak tahun 2024, disorot publik.
Aktivis menilai terdapat kejanggalan atas kebijakan dihentikannya proses seleksi pengisian jabatan strategis di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.
Ketua Umum Baralak Nusantara, Yudistira mendesak Pemkab dan Panitia seleksi (Pansel) memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar hukum serta alasan dihentikannya seleksi tersebut secara transparan.
“Kalau memang ada persoalan administrasi atau ketidaksesuaian prosedur, publik berhak tahu. Jangan sampai proses yang sudah berjalan dihentikan begitu saja tanpa alasan yang jelas dan dasar hukum yang kuat,” kata Ketua Umum Baralak Nusantara, Yudistira kepada wartawan, Minggu (12/10/2025).
Dirirnya menyebut, jika open bidding tersebut dihentikan harus transparan dan masyarakat perlu tahu apa yang menjadi persoalan open bidding tersebut dihentikan. Karena jika kekosongan jabatan di BUMD Perumdam Tirta Kalimaya terus berlarut-larut, ini tentu akan sangat berdampak buruk dan menghambat pelayanan air bersih kepada masyarakat.
“BUMD seperti Perumdam Tirta Kalimaya berperan vital dalam pelayanan publik. Ketika posisi direksi kosong terlalu lama, tentu berdampak pada kebijakan operasional dan efisiensi pelayanan,” ucapnya.
Kepala Bagian Ekonomi sekaligus Ketua Panitia Seleksi (Pansel), Iman menyampaikan, dihentikannya seleksi calon Direktur Perumdam Tirta Kalimaya tahun 2024, karena ketiga calon kandidat dianggap tidak memenuhi syarat.
“Dihentikannya open bidding calon Direktur Perumdam Tirta Kalimaya tahun 2024. Karena setelah dilakukan evaluasi akhir, kami melihat tidak cukup memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu wawancara akhir dengan KPM sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2018,” ungkapnya.
Ia mengaku, bahwa dihentikan hasil seleksi akhir open bidding ketiga calon kandidat Direktur Tirta Kalimaya telah diinformasikan melalui surat pemberitahuan kepada para peserta.
“Kami telah menginformasikan kepada peserta seleksi melalui surat pemberitahuan penghentian seleksi,” katanya.
Menurutnya, penunjukan Plt oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM) yakni kepala daerah sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 23 tahun 2024.
“Apabila terjadi kekosongan Dewan Pengawas KPM dapat menunjuk pelaksana tugas dari pejabat pemerintah dengan ketentuan minimal esselon II,” ungkapnya.
Sekadar informasi, diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah menegaskan bahwa “Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilaksanakan secara terbuka dan transparan.”
Sementara itu, Pasal 59 ayat (1) juga menyebutkan bahwa “Kepala Daerah wajib mengangkat anggota Direksi berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan oleh panitia seleksi.”
Namun perlu diketahu, jika open bidding sudah digelar, berarti secara hukum sudah ada proses resmi uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang sedang atau telah berlangsung.
Berdasarkan Pasal 57 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2018, pengangkatan direksi harus dilakukan melalui proses seleksi terbuka dan transparan. Maka, penghentian atau pembatalan tanpa dasar hukum dan alasan objektif bisa dianggap sebagai penyimpangan dari mekanisme yang diatur UU.
Sementara itu, penunjukan Plt tidak boleh menggantikan proses seleksi terbuka, melainkan hanya menjaga keberlanjutan fungsi manajerial sementara. Melaksanakan tugas Direksi sampai dengan diangkatnya Direksi definitif.
Dengan demikian, penghentian proses open bidding tanpa alasan hukum yang jelas dinilai bertentangan dengan semangat undang-undang yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dan berpotensi melanggar hukum (mal administrasi).
Kebijakan Bupati Lebak melalui Panitia Seleksi yang menghentikan proses open bidding yang telah berjalan dan menunjuk plt dewan pengawas tanpa transparan dapat disebut ‘Anomali’ dalam pemerintahan.
Pos Terkait
Tidak ada komentar