Foto grafis/Dokumen Eli Sahroni LEBAK – Wacana usulan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat atau WPR oleh Pemkab Lebak, Banten ditentang sejumlah pihak. Langkah itu dinilai hanya akan membuka celah segelintir elit oligarki memperkaya diri, kelompok maupun golongannya.
“Kami menolak WPR ditetapkan. Karena kami nilai, nantinya tak berdampak langsung pada rakyat kecil. Sebaliknya hanya akan membuka celah segelintir elit memperkaya diri,” kata Ketum Badak Banten Perjuangan (BBP), Eli Sahroni, pada Senin, 3 November 2025.
Menurutnya, penetapan WPR jangan sampai lebih condong pada aspirasi segelintir elit, ketimbang aspirasi rakyat kecil itu sendiri yang hanya mendulang emas “segenggam”. “Rakyat kecil jangan dijadikan alasan aspirasi,” ucap pria yang akrab disapa King Badak.
Jangan sampai kebijakan yang agung untuk kepentingan rakyat kecil, namun malah dimanfaatkan segelintir elit meraup keuntungan pribadi maupun kelompoknya. Terlebih, banyak contoh kebijakan yang seharusnya dirasakan masyarakat kecil, justru faktanya tak berdampak untuk mensejahterakan.
“Contoh peternakan ayam. Setoran pajak PBG-nya tak sebanding dengan banyaknya peternakan ayam yang ada di kabupaten Lebak,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga harus memperhatikan dampak lingkungan yang ditonjolkan. Sebab, sejauh ini saja dampak lingkungan akibat tambang emas ilegal atau PETI sudah kian parah.
“Pikirkan juga soal dampak lingkungannya. Jangan sampai malah menjadi petaka,” ucapnya.
Sorot komite CSR
King Badak juga menyikapi terkait forum CSR. Di mana, keberadaan forum itu sejauh ini tidak membawa dampak apapun. Sementara anggaran honor untuk komite CSR terus mengalir.
“Lebih baik bubarkan saja daripada hanya menghamburkan anggaran,” katanya.
Ia juga berharap pemerintah daerah menghapus program yang tak jelas kebermanfaatanya untuk rakyat secara langsung. Sebaiknya, alihkan dana program untuk pembangunan jalan poros desa.
“Alihkan dana programnya ke yang lebih bermanfaat,” ucapnya.
Pos Terkait
Tidak ada komentar