Chanel Banten, Lebak – Sebagai anggota KPPS (Kelompo Panitia Pemungutan Suara), sangat penting untuk tetap netral selama masa kampanye politik di Pemilu 2024. Ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam proses demokrasi. Namun, jika dilapangan ditemukan ada KPPS yang tak netral atau berpihak kepada peserta Pemilu maka KPU akan memberikan sanksi tegas.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lebak, Ni’matullah saat pelaksanaan kegiatan simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penerapan Penggunaan Sirekap Pemilu 2024 di VIla Suma, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Rabu, 31 Januari 2024.
“Betul, kalau berat (pelanggaran-red) akan diberikan sanksi tegas,” kata Ni’matullah kepada sejumlah awak Media.
Baca Juga: DPP PDIP Safari Politik Ke Lebak, Hasbi: Ganjar-Mahfud Menang 55 Persen di Lebak
Tentu lanjut dia, sebelum menjatuhkan sanksi ada mekanisme yang ditempuh dalam memperlakukanya ada aturan kode etiknya.
“Nantikan diukur dulu atau dinilai dulu atas dasar pemeriksaan terlebih dahulu melanggar kode etik atau tidak. Kemudian dari situlah putusan atau apa yang diberikan kepada yang bersangkutan,” tegasnya.
Ni’matullah menambahkan, jika memang ada petugas pemungutan suara mulai dari tingkat kecamatan PPK hingga tingkat desa PPS dan KPPS yang tidak netral atau melakukan pelanggaran, nanti akan ada tim yang melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
“Nantikan ada yang memeriksakan itu. Itu ada timnya nanti itu yang akan menilai pelanggaranya ringan atau berat,” bebernya.
Berdasarkan catatan Chanel Banten.com, jumlah anggota KPPS yang tersebar di wilayah Kabupaten Lebak 27.865.
“Dari total 27.865 anggota KPPS, 15.993 orang laki-laki dan 11.972 orang atau 42 persen di antaranya adalah perempuan,” kata Koordinator Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Lebak, Ahmad Saparudin dilansir dari portal banten.akurat.co. Jumat 26 Januari 2024.
Reporter: Eka PY
