IlustrasiSERANG — Seorang oknum Anggota DPRD Banten, AW dilaporkan ke Kejaksaan tinggi (Kejati) Banten. Dia diduga terlibat korupsi Dana Bantuan Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) senilai Rp3 miliar.
Koordinator Gerakan Mahasiswa Demokratis (GMD) Kandi Permana mengatakan, peran AW dalam kasus ini cukup penting. Karena dia merupakan Ketua Koperasi Koperasi Putra Muara Serba Usaha (PMSU) sebagai koperasi penerima dana BLU LPMUKP.
“Aw seorang Anggota DPRD sekaligus Ketua Koperasi penerima bantuan modal. Ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, karena statusnya sebagai pejabat publik,” ucap Kandi Permana kepada wartawan, belum lama ini.
“Dana BLU LPMUKP itu dana negara yang harus dikelola profesional, transparan, dan akuntabel. Ketika muncul dugaan penyimpangan, apalagi melibatkan pejabat publik, maka wajib diuji melalui proses hukum,” ujar Kandi.
Pihaknya menilai, ada indikasi ketidaksesuaian antara tujuan program pembiayaan dengan realisasi di lapangan, yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Karenanya Kejati Banten segera menindaklanjuti laporan tersebut.
P“Kami meminta Kejati Banten menyelidiki secara objektif dan transparan, termasuk memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana tersebut,” tegasnya.
Tahun 2016 masih tercatat aktif
Berdasarkan data resmi Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Koperasi Putra Muara Serba Usaha tercatat memiliki Ketua bernama Asep Awaludin, yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Banten.
Koperasi tersebut terakhir menyampaikan laporan kelembagaan dan usaha pada tahun buku 2016, namun hingga kini masih tercatat aktif secara administratif.
Hal itu dibenarkan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Dinas Koperasi Kabupaten Lebak, Dewi Roslaeni.
“Secara data di sistem ODS, koperasi itu masih tercatat aktif. Selama tidak ada proses pembubaran resmi, statusnya tidak bisa dinonaktifkan,” ujar Dewi.
Dewi menjelaskan, sejak 2016 koperasi tersebut tidak lagi menyampaikan laporan keuangan maupun melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagaimana diwajibkan dalam regulasi perkoperasian.
“Pembubaran koperasi ada mekanismenya. Tidak bisa dilakukan sepihak,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, wartawan masih berupaya meminta konfirmasi kepada AW oknum anggota DPRD Banten, dan juga selaku Ketua Koperasi Putra Muara Serba Usaha.
Wartawan juga masih berupaya mengkonfirmasi pihak Kejati Banten terkait laporan kasus korupsi tersebut.(*)
Pos Terkait
Tidak ada komentar