Foto Ilustrasi sengketa lahan/Tangkapan layar/LEBAK – Kasus sengketa lahan warga Jayasari, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten masih bergulir. Hingga kini, warga masih terus berjuang bersengketa melawan perusahaan PT Mulya Kuarsa Anugerah (MKA) diduga milik mantan Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya.
Pada 6 November 2025 lalu, belasan warga yang mengaku pemilik lahan bersuara di gedung DPR RI, Jakarta. Di Gedung Nusantara 1 itu, warga yang mengaku dirampas haknya bersuara dihadapan unsur pimpinan Komisi XII, salah satunya Donny Maryadi Oekon.
Mereka datang ke Senayan didampingi Anggota DPRD Lebak dari PDI Perjuangan, Tika Kartika Sari. Warga mengungkap kembali dasar klaim atas hak kepemilikan lahan miliknya.
Cerita diawali peristiwa saat alat berat PT MKA tiba-tiba masuk ke lahan warga tanpa pemberitahuan. Warga berupaya menghadang kendaraan alar berat tersebut dengan menunjukkan sertifikat atas hak kepemilikan lahannya itu. Namun kendaraan alar berat tetap menerobos meratakan lahan tersebut.
“Alat berat tetap meratakan dan merusak lahan. Sertifikat warga diabaikan,” kata Tika dalam keterangan tertulisnya, pada Minggu 23 November 2025.
Intimidasi oknum aparatur
Selama sengketa berlangsung, warga tak diberi ruang sedikit pun untuk memahami apapun. Bukanya dapat pemahaman, sebaliknya warga dapat Intimidasi dari oknum aparatur desa yang diduga berperan mengambil paksa sertifikat warga dengan dalih pendataan ulang.
“Di balik alasan pendataan, ternyata ada pembukaan tambang. Warga tidak diberi ruang memahami apa pun,” ujarnya.
Tika memastikan akan terus mengawal kasus tersebut hingga hak warga dipulihkan dan dugaan penyerobotan ditangani secara tuntas.
“Saya tidak akan melepas warga Jayasari. Kasus ini harus selesai dan warga mendapatkan haknya kembali,” tegasnya
Kasus sengketa lahan juga menyeret nama mantan Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya atau JB, setelah seorang warga yaitu Rista bersuara. Ia mengaku melihat mantan bupati itu meninjau lokasi tambang pada 14 November 2025.
Rista juga menyampaikan protes, karena lahan miliknya yang sedang digarap terdampak aktivitas perusahaan di lahan itu.
Awal mula kasus mencuat
Kasus sengketa lahan agraria awal mencuat ke publik sekitar tahun 2023. Kasus itu kemudian masuk ke ranah hukum, warga yang merasa lahannya dirampas tanpa ada proses jual beli yang sah melapor ke Polda Banten dan Mabes Polri. Gelombang unjukrasa warga pun terus berlangsung agar kasus itu dituntaskan.
Pihak JB melalui juru bicaranya membantah adanya penyerobotan lahan. Ia menyatakan tidak ada masalah terkait kepemilikan lahan itu. Disisi lain, beberapa warga menyatakan bahwa lahan milik orang tua mereka di lokasi itu dibeli secara sah dan sukarela untuk galian pasir.
Selain itu, pihak Kepala desa (Kades) saat itu juga membantah tuduhan telah menggelapkan sertifikat lahan. Menurutnya kasus itu adalah sengketa lahan.
Kemudian pada Desember 2023, pihak kepolisian Polda Banten menangkap kepala Desa Jayasari, berinisial IY alias Iyas. Ia ditangkap diduga berkaitan dengan kasus itu.
Pos Terkait
Tidak ada komentar