Perkara “Kursi” Bonnie Vs Tia Final, King Badak: Semua Harus Tunduk pada Hukum
Gratis foto Eli Sahroni/Chanel Banten LEBAK – Mahkamah Agung (MA) resmi menolak kasasi yang diajukan oleh Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Bonnie Triyana, Hasbi Jayabaya dan DPP PDIP.
Putusan bernomor 858 K/Pdt.Sus-Parpol/2025 ini menegaskan bahwa keputusan pengadilan sebelumnya tetap sah dan memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah).
Dalam amar putusannya, MA menolak seluruh permohonan kasasi dan mewajibkan para pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp500.000.
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka pada 25 September 2025 oleh Ketua Majelis Hakim Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dengan anggota majelis Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.
Menanggapi putusan tersebut, Ketua Umum Badak Banten Perjuangan (BBP), Eli Sahroni mengatakan, putusan MA bersifat final dan mengikat. Karenanya seluruh pihak yang terlibat harus dapat melaksanakan putusan hukum inkrah tersebut
“Putusan ini sudah inkrah. Hukum tertinggi sudah bicara. Semua pihak, baik Bonnie Triyana termasuk Mahkamah PDIP harus tunduk dan taat terhadap keputusan ini,” tegas Eli Sahroni yang akrab disapa King Badak, Rabu 22 Oktober 2025.
King Badak juga menyoroti posisi Bonnie Triyana, yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPR RI dari Dapil Banten I (Lebak–Pandeglang). Di mana, setelah keluarnya putusan MA, maka kedudukannya tidak sah gugur demi hukum.
“Negara ini berdiri atas dasar hukum. Tidak ada yang kebal, termasuk pejabat publik. Bila Mahkamah Agung sudah bicara, maka itu adalah hukum tertinggi yang wajib dihormati,” ujarnya.
Sementara Politisi PDIP yang saat ini menjadi Bupati Lebak dalam perkara itu, kata dia, yang diketahui menjadi salah satu pihak pemohon kasasi bersama Bonnie Triyana dan Mahkamah Partai PDIP.
Hasbi menurut dia, dikenal sebagai tokoh sentral PDIP di Banten memiliki peran penting dalam dinamika internal partai, khususnya terkait keputusan partai yang menggugurkan caleg dengan suara terbanyak, Tia Rahmania.
“Kita tidak menutup mata, bahwa Politisi PDIP yang kini jadi Bupati Lebak punya pengaruh besar dalam skandal pemecatan Tia Rahmania dari PDIP . Dalam konteks hukum, semua orang sama di hadapan pengadilan. Tidak ada yang lebih tinggi dari putusan Mahkamah Agung,” ujar King Badak menegaskan.
King Badak menilai, dengan kekalahan Mahkamah PDIP di tingkat MA, seluruh pihak yang dulu terlibat dalam pemecatan Tia Rahmania, harus bersikap ksatria dan bertanggungjawab dapat menerima kenyataan hukum.
Latar belakang kasus
Diketahui, latar belakang kasus itu berawal dari gugatan Tia Rahmania, caleg DPR RI dari PDIP Dapil Banten I (Lebak–Pandeglang) yang meraih suara terbanyak dalam Pemilu 2024. Namun, Tia gagal dilantik karena Mahkamah Partai PDIP memecatnya dengan tuduhan penggelembungan suara, dan posisinya kemudian digantikan oleh Bonnie Triyana.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 603/PDT.SUS.PARPOL.PN JKT.PUS memenangkan gugatan Tia, yang kemudian diperkuat hingga tingkat MA. Dengan demikian, posisi hukum Tia Rahmania kini sah, dan seluruh keputusan yang menyingkirkannya dinyatakan tidak memiliki dasar hukum.
Pihaknya akan memantau langkah PDIP dalam merespons putusan MA tersebut. Jika dalam dua pekan ke depan tidak ada tindak lanjut dari DPP PDIP, dapat di mungkinkan akan ada reaksi sebuah gerakan masa dari dapil banten 1 lebak dan pandeglang menggelar aksi damai di depan kantor pusat PDIP di Jakarta.
“Kami akan sampaikan langsung kepada Ibu Megawati Soekarnoputri bahwa keputusan mengangkat Bonnie Triyana adalah keliru. Keputusan itu diduga dipengaruhi oleh oknum elit yang sejak awal berpihak,” ujarnya.
King Badak menegaskan, gerakan ini bukan manuver politik, melainkan suara murni dari akar rumput masyarakat Lebak–Pandeglang.
“Tia Rahmania bekerja keras membesarkan partai, blusukan ke kampung-kampung, dan meraih suara terbanyak. Tapi justru dianulir. Ini mencederai rasa keadilan masyarakat Banten,” kata King Badak.
Ia berharap, PDIP menjunjung tinggi supremasi hukum dan keadilan rakyat.
“Kami percaya Ibu Megawati adalah negarawan sejati, dan PDIP adalah partainya wong cilik, menjunjungi tinggi demokrasi dan hukum. Karena itu, sudah sepatutnya partai menunjukkan bahwa hukum tetap menjadi panglima,” pungkasnya.
Editor: Galuh Malpiana
Pos Terkait
Tidak ada komentar