Chanel Banten, Lebak – Kondisi beras program Cadangan Beras Pemerintah (CBP), yang saat ini menumpuk di sejumlah kantor desa di Kabupaten Lebak, dikhawatirkan rusak.
“Khawatir rusak dan hilang, apalagi sekarang musim hujan,” kata salah seorang warga di Kabupaten Lebak, Aripin, Kamis 8 Februari 2024.
Sementara Kepala Dinas ketahanan pangan (Ketapang) Kabupaten Lebak, Nana Sudjana mengatakan, penyaluran bansos CBP ke KPM ditunda selama massa tenang Pemilu 2024.
“Ditunda, karena massa tenang Pemilu. Penyaluran beras ke KPM nanti akan dilaksanakan seusai pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024 mendatang,” kata Kepala Ketapang Kabupaten Lebak, Nana Sudjana.
Ia menjelaskan, bansos CBP yang akan disalurkan yaitu pagu Januari hingga Juni 2024. Data KPM berasal dari P3KE Kemenko-PMK RI, dengan jumlah KPM sekitar 171.127 Kepala Keluarga (KK).
“Jadi Bapenas menugaskan Bulog untuk menyalurkan beras bantuan 10 Kilogram per KPM. Untuk transporternya, PT. Yasa Artha Trimanunggal,” kata mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tersebut.
Verifikasi data KPM
Ditundanya penyaluran beras, ujar dia, karena Petunjuk teknis atau Juknis data KPM perlu diverifikasi oleh dinas Ketapang dan Bapelitbangda, karena ada perbedaan antara data di Kabupaten dan pusat.
“Setelah diverifikasi Bapenas memutuskan data yang dipakai dari pusat,” katanya.
Setelah itu, Bulog mengeluarkan beras dari gudang melalui penyalur PT. Yasa Artha Trimanunggal per 31 Januari 2024 ke titik distribusi. Bahkan, informasinya data Nomor Induk Kependudukan (NIK) data KPM ada yang belum lengkap.
“Biasanya beras yang sudah dikirim ke titik, besoknya langsung dibagikan. Tapi sekarang karena massa tenang Pemilu, maka ditunda,” ujarnya.
Ia berharap, pihak transporter berkoordinasi dengan pihak aparatur desa untuk memastikan beras aman hingga waktu penyaluran nanti.
“Kalau ada sesuatunya kan bisa diatasi dengan baik. Nanti kita kroscek kembali kalau tidak sesuai pagu,” ujarnya.
Reporter Galuh Malpiana
