SERANG – Ketua Pergerakan Pemuda Peduli Banten (P3B) Arip Wahyudin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki kasus dugaan korupsi program revitalisasi sekolah di Banten. Pasalnya, pelaksanaan program itu terindikasi adanya korupsi.
Arif mengatakan, aparat penegak hukum atau APH, termasuk KPK menindaklanjuti dugaan korupsi program revitalisasi sekolah di Banten tahun 2026. Pasalnya, di beberapa wilayah penegak hukum sedang menjalankan pemeriksaan kepada beberapa Kepala sekolah (Kepsek), dan pejabat Dinas pendidikan (Disdik) serta ke beberapa oknum yang terlibat korupsi dana revitalisasi sekolah tahun 2025 tersebut.
“Di Banten, kami juga mencium indikasi dugaan korupsi. Ada baiknya APH melakukan upaya penyelidikan,” ucap Arif Wahyudin, pada Selasa, (3/32026).
Menurut dia, APH di Banten harus peka terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi di dunia pendidikan, seperti program revitalisasi sekolah yang ada di beberapa daerah yang ada di provinsi Banten. Penegak hukum harus segera melakukan penyelidikan dugaan korupsi revitalisasi sekolah.
“Kental ada dugaan markup anggaran, pengkondisian rangka baja ringan, dan pungli 10 persen sampai dengan 20 persen pada program revitalisasi sekolah di beberapa daerah,” ucapnya.
Ia mengatakan, modus korupsi pihaknya yang ditemukan pihaknya di Banten, meliputi penyalahgunaan dana swakelola rehabilitasi, kekurangan volume pekerjaan, dan ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Malah ucap dia, Kejagung bahkan telah menetapkan tersangka dalam kasus korupsi pengadaan TIK (Digitalisasi) Kemendikbudristek (2019-2022) yang melibatkan pejabat setingkat direktur dan staf khusus, dengan potensi kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah.
“Potensi tersangka dalam kasus ini pun berpotensi membidik oknum pejabat Dinas Pendidikan, kepala sekolah, oknum kepala daerah, dan pihak kontraktor mau pun ke yayasan,” ucapnya.
“Sekali lagi, saya minta APH segera memeriksa beberapa sekolah yang ada di Banten,” ucapnya.
Hingga berita ini diterbitkan wartawan masih berupaya meminta konfirmasi dari sejumlah pihak terkait. (*)
Pos Terkait
Tidak ada komentar