Ilustrasi eksekusi hukuman berat terhadap koruptor di era Kerajaan Majapahit/Grafis AI/JAKARTA – Penerapan hukuman terhadap pelaku korupsi di era Kerajaan Majapahit bikin gemetaran. Aturan hukumn pidana di masa nenek moyang Indonesia terhadap pelaku tindak kejahatan yang menyengsarakan rakyatnya sangat berat.
Hukum pidana era Kerajaan Majapahit tertuang dalam kitab Nagarakertagama karya Mpu Prapanca. Beberapa pasal dalam kitab itu mengatur tentang korupsi, terutama dalam hal pengelolaan tanah dan hasil bumi.
Pada pasal 258 misalnya, diatur tentang orang yang memperbaiki tanah milik orang lain tanpa izin dan meminta upah. Hukumannya denda dua laksa oleh raja.
Pasal 259 mengatur tentang orang yang menggarap sawah milik orang lain tanpa mengolahnya sehingga terbengkalai. Hukumannya harus membayar utang makan sebesar hasil padi yang seharusnya dipungut dari sawah tersebut.
pasal 261 adalah pasal yang paling tegas dan mengerikan bagi koruptor.Pasal ini mengatur tentang orang yang mengurangi penghasilan makanan atau mengkorupsi dengan cara mempersempit sawah, membiarkannya terbengkalai, atau melalaikan binatang piaraan.
Orang tersebut dianggap sebagai pencuri dan dikenakan pidana mati. Hukuman mati ini bisa berupa dipenggal, dibakar, digantung, atau diseret oleh gajah.
Selain korupsi dalam hal tanah dan hasil bumi, Majapahit juga tidak mentolerir korupsi dalam hal harta benda milik orang lain. Dalam bab sahasa atau paksaan, Pasal 86, 87, dan 92 mengatur tentang orang yang mengambil harta benda milik orang lain tanpa hak.
Barang yang diambil secara haram itu akan hilang dalam waktu enam bulan atau enam tahun. Jika tidak hilang, maka barang itu akan dikembalikan kepada pemiliknya atau diserahkan kepada raja.(*)
Pos Terkait
Tidak ada komentar