Hiswana Migas Banten: WFH Kurangi Beli BBM, Pemda Terancam Hilang Pendapatan
DAMPAK perang yang berkelanjutan di Iran, Timur Tengah dan Selat Hormuz yang hingga kini masih belum dibuka untuk kapal tangker BBM yang melintas Selat Hormuz akan berakibat pada krisis BBM di Indonesia.
Pemerintah saat ini telah menggelontorkan kebijakan pengetatan konsumsi BBM dengan pegawai atau ASN dalam seminggu bekerja di rumah atau WFH. Tujuannya untuk mengurangi pergerakan kendaraan sehingga konsumsi BBM menjadi berkurang.
Namun demikian, kebijakan itu akan berdampak pula pada pendapatan di pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota. Bahkan pendapatan bisa terancam hilang.
Ketua Hiswana Migas Banten, Efu Saefullah mengatakan, semua Pemda telah mematok APBD-nya, dimana di dalamnya ada pendapatan yang bersumber dari pajak Bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Jika WFH ini tujuannya untuk mengurangi konsumsi BBM, maka akan secara otomatis masyarakat atau ASN yang mengkonsumi BBM akan terjadi pengurangan. Dengan demikian pajak akan berkurang.
Perlu diketahui bahwa selama ini APBD provinsi banten mematok anggaran pendpatan dari sektor pendapatan PBBKB sekitar Rp1.5 Triliun. Di mana pendapatan ini bersumber dari SPBU Pertamina dan lainnya yang setiap bulan di setorkan kepada kas daerah. Oleh Provinsi dibagi kepada kabupaten/kota 70 persen dan provinsi 30 persen.
Dengan akan terjadinya pengurangan pendapatan, maka porsi APBD harus dihitung ulang kembali. Kemudian SPBU juga akan terjadi pengurangan omzetnya.
“Jangan sampai SPBU juga mem-PHK karyawannya,” ucap Anggota DPRD Banten tersebut.(*)
Pos Terkait
Tidak ada komentar