Wagub Dimyati Sidak Galian Ilegal di Lebak: Ini Banten, Takada Beking-bekingan
Wagub Banten Dimyati Natakusumah saat sidak galian tanah ilegal di Kabupaten Lebak/Chanel Banten.comLEBAK – Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Dimyati Natakusumah melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi galian tanah ilegal, berlokasi tak jauh dari Exit Tol Rangkasbitung. Tepatnya di Desa Kaduagung Tengah, Kecamatan Cibadak.
Sidak dilakukan bersama unsur pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Banten, pada Jumat, 24 Oktober 2025.
Unsur pejabat OPD yang ikut sidak, antara lain Kepala Dinas DPMPTSP, Virgojanti, Plt Kepala DLHK, Wawan Gunawan serta Kepala DLH Kabupaten Lebak, Iwan Sutikno.
“Kalau sudah turun Mr. Dim, Satpol PP Lebak juga harus ikut andil. Jangan-jangan ada bekingnya ini galian. Di Banten ini tidak ada lagi istilah beking-bekingan, kalau Mister Dim (Dimyati Natakusumah-red) sudah ke sini, tidak ada beking-bekingan!” tegas Wagub Dimyati pada wartawan, Jumat ,24 Oktober 2025.
Ia mengatakan, galian tanah tersebut berlokasi dekat dengan jalan raya dan pintu Tol, sehingga banyak dikeluhkan masyarakat karena sangat menganggu.
“Kita lihat langsung, kondisinya sangat mengganggu. Kendaraan yang keluar masuk bikin jalan kotor dan becek. Lokasi galian juga nggak ada tempat parkirnya kendaraannya,” ujarnya.
“Bikin resah, apalagi anak-anak sekolah terganggu, banyak juga kecelakaan karena ceceran tanah berantakan di jalan. Jujur saja, kita marah, Pemprov Banten marah,” tegas Dimyati.
Apalagi, kata dia, berdasarkan hasil rapat bersama Gubernur Banten dan sejumlah dinas teknis, termasuk Dinas ESDM dan DPMPTSP, dipastikan aktivitas penambangan di lokasi tersebut tidak memiliki izin resmi.
“Kami sudah tanyakan ke dinas terkait, ternyata tidak berizin. Kalau pun berizin, akan kami cabut izinnya. Karena sudah jelas ilegal, aktivitasnya akan kita hentikan, bahkan bisa kita tempuh jalur pidana. Ini nanti akan kita segel,” katanya.
Potensi kerugian negara
Sebagai langkah konkret, Pemprov Banten langsung memasang plang penutupan resmi di area tambang, menandai penghentian total segala kegiatan di lokasi tersebut. Tak hanya itu, pemerintah juga akan menghitung potensi kerugian negara yang timbul akibat aktivitas ilegal tersebut.
“Kita akan hitung berapa kerugian negara yang harus diganti oleh pihak penambang. Dendanya nanti akan kita tetapkan,” tambah Dimyati.
Ia menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah dalam penegakan aturan, terutama peran Satpol PP Kabupaten Lebak agar tidak terjadi pembiaran.
“Satpol PP Lebak harus turun tangan. Jangan ada yang coba-coba melindungi kegiatan ilegal. Kalau Mister Dim sudah turun, semua harus patuh,” ujarnya.
Editor: Galuh Malpiana
Pos Terkait
Tidak ada komentar