Momen foto bersama seusia Forum Wartawan Komisi Informasi (ForKI) Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD) di KI Banten, pada Senin, 9 Februari 2026/Humas Ist/ SERANG – Pihak Komisi Informasi (KI) Banten kedepan akan mulai menyosialisikan prinsip keterbukaan informasi publik (KIP) hingga ke pemerintah desa. Upaya itu agar perangkat atau aparatur desa memahami betul soal KIP.
Ketua KI Banten, Dr. Zulpikar mengatakan, sejauh ini masih banyak kepala desa dan perangkatnya yang masih belum memahami prinsip keterbukaan informasi publik. Itu terjadi karena salah satunya kurang menerapkan tata kelola administrasi yang transparan dan akuntabel.
“Ya ke depannya kami akan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada kepala desa dan perangkatnya. Sosialisasi melalui pelatihan, workshop serta kampanye keterbukaan informasi publik,” ujar Zulpikar saat acara Forum Wartawan Komisi Informasi (ForKI) Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD) di KI Banten, pada Senin, 9 Februari 2026.
Kegiatan FGD tersebut bertujuan memperkuat kapasitas wartawan dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan mempercepat terwujudnya transparansi pemerintahan. Tema kegiatan yaitu Penguatan kapasitas Wartawan Forum Keterbukaan Informasi atau ForKI dalam mendukung kinerja Komisi Informasi.
Selain itu kegiatan juga dalam rangka mendorong kesadaran masyarakat, sekaligus mengawal implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di daerah.
Masyarakat peduli transparansi anggaran
Dikesempatan yang sama, Wakil Ketua KI Banten, Moch. Ojat Sudrajat S menambahkan, Kota Tangerang menjadi daerah dengan jumlah sengketa informasi terbanyak di Banten, yang mayoritas berkaitan dengan penggunaan dana desa dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Ini menunjukkan masyarakat cukup peduli terhadap transparansi penggunaan anggaran publik,” kata Ojat.
Ia menyampaikan, sepanjang tahun 2025 79 register permohonan penyelesaian sengketa informasi. Sedangkan hingga Februari 2026 telah terdapat 26 register baru.
“Jumlah sengketa ini berpotensi meningkat di tahun ini.
Ojat berharap, pelaksanaan FGD sebagai ruang berbagi pengalaman dan praktik penanganan sengketa informasi antar provinsi.
“Kami berharap diskusi ini dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kinerja KI Banten dalam menangani sengketa informasi publik,” ujarnya.
Mitra strategis
Sementara, pembina ForKI Riau, H. Zufra Irwan menjelaskan, ForKI berperan sebagai mitra strategis Komisi Informasi dalam menyosialisasikan keterbukaan informasi hingga ke pelosok desa.
“Kami berkomitmen meningkatkan kapasitas dan pengetahuan wartawan dalam menangani isu keterbukaan informasi hingga ke pelosok desa.
“Kami komitmen meningkatkan kapasitas dan pengetahuan wartawan dalam menangani isu keterbukaan informasi publik serta mendorong transparansi pemerintahan di Riau,” kata Zufra. (*)
Pos Terkait
Tidak ada komentar