Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah saat menemui massa unjukrasa/Dokumen/LEBAK – Hampir 6 tahun, warga penyintas banjir bandang di Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak, Banten belum juga mendapatkan kejelasan soal hunian tetap yang layak. Selama ini, warga hanya dapat janji-janji dari pemerintah. Agar harapannya segera terealisasi, warga membawa sumpah ke meja pejabat pemerintah.
Unek-unek warga diluapkan pada HUT Ke-197 Kabupaten Lebak. Perwakilan warga Lebakgedong menemui Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah di Pendopo Pemkab setempat, pada Rabu, 3 Desember 2025.
Mereka membawa dokumen fakta integritas berisi lima tuntutan, meminta agar pemerintah daerah menandatanganinya. Bahkan salah satu bunyi kalimat dalam fakta integritas, yaitu kalimat janji “Demi Allah” agar pembangunan hunian tetap (huntap) segera direalisasikan.
Salah satu perwakilan warga, Jaenudin mengatakan, sudah hampir enam tahun mereka hidup di huntara sejak bencana 2020. Menurutnya, kondisi huntara saat ini sudah sangat tidak layak. Warga juga sudah jenuh tinggal terllau lama di huntara tanpa ada kejelasan nasib.
“Ini bukan kehidupan manusiawi lagi. Sudah enam tahun kami menunggu pemerintah memenuhi janji huntap,” kata Jaenudin di hadapan Wakil Bupati Amir Hamzah.
Terhambat regulasi
Sementara, Amir Hamzah menegaskan bahwa proses pembangunan huntap merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan daerah. Ia menyebut keterlambatan lebih dipicu regulasi pusat yang dinilai terlalu ketat.
“Ini tugas pemerintah pusat, sudah berjanji. Aturannya terlalu ketat sehingga lambat dilaksanakan. Mereka biasanya takut salah,” kata Amir.
Amir menyampaikan bahwa Pemkab Lebak tidak ingin terjadi tumpang-tindih kewenangan.
“Jangan masyarakat datang ke sini terus. Biar saya yang ke pusat. Kasihan masyarakat ongkos,” tambahnya.
Dalam fakta integritas yang dibacakan warga, terdapat lima poin utama, di antaranya:
1. Pemkab Lebak diminta segera membangun hunian layak untuk korban bencana 2020.
2. Pembentukan Satgas Khusus Percepatan Huntap Lebakgedong, dengan koordinasi agresif ke pemerintah provinsi dan pusat
3. Pembangunan huntap harus dimulai tahun 2025, termasuk pemerataan lahan 5,4 hektare dan pengerasan akses jalan alat berat.
4. Wabup diminta mempertanggungjawabkan ucapan 4 September 2025 terkait komitmen pembentukan satgas.
5. Ultimatum 3×24 jam: jika tidak ada kejelasan, warga mengancam menggelar demonstrasi besar-besaran.(*)
Pos Terkait
Tidak ada komentar