SERANG – Pemerintah provinsi (Pemprov) Banten diminta komitmen dalam menyelesaikan sejumlah persoalan terkait pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN).
Koordinator Forum Guru R3 (honorer yang telah terdata dalam basis data Badan Kepegawaian Negara/BKN) Banten, Dadang Hidayat mengatakan, Pemprov Banten dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) harus komitmen penyelesaian masalah pegawai non ASN.
“BKD jangan hanya omong-omong. Buktikan komitmennya dalam menyelesaikan masalah pegawai non ASN,” kata Dadang dalam keterangan tertulis tertulis yang diterima media ini, pada Kamis, 21 Agustus 2025.
Menurutnya, BKD merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan capaian kinerja pegawai di Provinsi Banten khususnya calon PPPK kategori R3, R3b dan R4.
Hanya saja, ujar dia, menindaklanjuti surat Sekda Banten Nomor : T-800.1.13.2/1306/BKD/2025 tentang konfirmasi usulan PPPK paruh waktu yang dikeluarkan tanggal 19 Agustus 2025, dipandang sangat lamban. Mengingat batas usulan PPPK paruh waktu adalah tanggal 20 Agustus 2025.
“Dalam tempo 1 hari sangat diragukan akan selesai penataan dan pendataan pegawai non ASN yang akan diusulkan paruh waktu sekitar 5.280 orang,” ucapnya.
Ia mengaku sudah mengirimkan surat ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor : B/3832/M.SM.01.00/2025 tanggal 08 Agustus 2025 tentang pengusulan PPPK paruh waktu kepada Pemprov Banten, pekan lalu.
“Tapi tidak ada respon. Ini menunjukkan Pemprov Banten tidak ada itikad serius dalam menyelesaikan persoalan pegawai non ASN di Banten,” ujarnya.
“Bulan lalu, BKD menyampaikan pada kami bahwa tidak bisa menyelesaikan R3 dan R4 karena tidak ada dasar hukumnya. Sekarang setelah keluar edaran terkait pengusulan paruh waktu, malah ditunda-tunda hingga injury time. Apa Namanya kalo bukan omon-omon?” ujarnya.
“Kami heran. Padahal Pak Gubernur sudah meminta dan berkomitmen untuk menyelesaikan R3 ini ke BKD. Tapi sampai saat ini BKD seolah tidak bergeming pada intruksi Gubernur,” ucapnya.
“Bisa dilihat videonya tersebar di media sosial kalo Gubernur minta BKD menyelesaikan guru R3 dan BKD menjawab siap dan bisa,” ucapnya.
Ia mengatakan, guru R3 adalah guru yang mayoritas sudah mengabdi lebih dari 8 tahun dan juga terdata dalam database BKN. Seharunya bisa di diperhatikan dan didahulukan. Bukan malah mengakomodir yang baru-baru yang tidak terdata dalam database BKN. Kan aneh, pungkasnya
“Harapan kami sederhana, selesaikan persoalan status kepegawaian tenaga non ASN di Banten dengan serius agar para pegawai bisa bekerja dan melayani masyarakat dengan tenang,” ucapnya.
Editor: Galuh Malpiana
Pos Terkait
Tidak ada komentar