Foto ilustrasi BPJS Kesehatan/Tangkapan layar/LEBAK – Kebijakan penghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan migrasi dari mandiri ke Penerima Bantuan Iuran (PBI) kurang sosialisasi. Akibatnya banyak warga di daerah itu tak mengetahui kebijakan pemerintah tersebut.
Hal itu diketahui saat Bupati Lebak Hasbi Jayabaya inspeksi mendadak atau sidak ke UPT Dinas sosial (Dinsos) Kecamatan Malingping, pada Senin, 17 November 2025 lalu.
“Pemerintah pusat sudah menghapus tunggakan bagi peserta yang dulu mandiri pindah ke PBI. Tapi ini masih banyak warga yang tak tahu. Ini kurangnya sosialisasi dari pemerintah di semua tingkatan, termasuk tingkat kabupaten,” kata Hasbi.
Hasbi meminta agar pihak Dinsos dan Camat memantau langsung pelayanan agar mendengar keluhan masyarakat. Terlebih, sejumlah warga yang mengurus keperluan BPJS-PBI mengaku banyak yang kebingungan terkait cara reaktivasi, cara pindah status dari mandiri ke PBI.
Bahkan saat sidak, banyak warga yang terpaksa menempuh perjalanan jauh karena belum mengetahui bahwa layanan tersebut kini bisa diurus lebih dekat, tanpa harus ke kantor dinas.
“Untuk masyarakat Lebak Selatan , sekarang kan sudah ada UPTD Sosial tingkat kecamatan , tidak harus kantor Dinsos di Rangkasbitung ,” ujar Hasbi.
Hasbi menegaskan pentingnya percepatan sosialisasi agar tidak ada lagi warga yang dirugikan akibat minimnya informasi. Ia meminta jajaran pemerintah kecamatan hingga desa untuk mengoptimalkan pemberitahuan langsung kepada masyarakat.
“Kita harus pastikan semua warga mendapat informasi yang benar. Ini hak masyarakat, pemerintah harus hadir,” pungkasnya.
Pos Terkait
Tidak ada komentar