10 Orang Tenaga Honorer di Kabupaten Lebak Dicoret Pemerintah, Ini Alasannya

_{Salah satu tenaga kerja honorer memeluk Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya usai menerima SK pengangkatan. (Foto ilustrasi: Istimewa)}

CHANEL BANTEN – Sebanyak 10 tenaga honorer di Kabupaten Lebak, dicoret pemerintah. Ke 10 orang itu dicoret, karena mereka diketahui sudah tidak aktif lagi.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lebak, Iqbaludin mengatakan,
ke 10 orang honorer itu dihapus dari data setelah pemerintah Kabupaten Lebak melakukan pendataan dan verifikasi mengenai tenaga honorer.

Baca juga: Ini Langkah Strategis Pemkab Lebak Cegah Kasus PMK Terjadi Lagi

Pendataan dilakukan menyusul adanya surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB) soal penghapusan tenaga honorer di tahun 2023.

“Ke 10 tenaga honorer itu dicoret, karena sudah tidak aktif bertugas dan meninggal dunia,” kata Iqbaludin, belum lama ini.

Menurut dia, sebelumnya sudah sosialisasikan kepada setiap OPD untuk melaporkan dan tidak menginput data tenaga honorer yang sudah tidak aktif lagi, baik dengan alasan tidak lagi bekerja, meninggal dunia, maupun pindah tugas ke luar Lebak pada sistem BKN.

“Nanti kita sampaikan kepada BKN untuk menghapus data dari tenaga honorer yang tidak lagi aktif itu,” tambahnya.

Hingga kini, terang Iqbal, sudah ada 5.000 tenaga honorer lebih tenaga honorer di Lebak yang masuk ke dalam sistem BKN. Nantinya data mereka akan disampaikan kepada Kemenpan RB sebagai bahan petimbangan untuk mengambil keputusan.

Baca juga: Jejak Transaksi Diduga Hasil Gratifikasi Rp 15 Miliar, Kejati Banten Buru Mafia Tanah di BPN Lebak

Ia pun menyebut, bahwa pendataan ini tidak ada hubungannya dengan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K maupun Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).Untuk pendataan ini sebetulnya untuk maping pusat, ada berapa tenaga non ASN di setiap daerah,” katanya.

“Karena sebelumnya data itu hanya ada di daerah, namun sekarang data ini akan juga dipegang oleh pusat sehingga pusat tau ada berapa tenaga, jenis pekerjaan, dan juga masa kerjanya,” katanya.

(Cecep Casmadi)