oleh

Pengawasan Bangunan Liar Lemah, DPRD Lebak ‘Geram’ Panggil Pejabat DPMPTSP

CHANEL BANTEN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, menggelar Rapat Dengar pendapat (RDP) di Aula Gedung Bamus DPRD setempat, Kamis 16 Juni 2022.

RDP yang dipimpin Ketua DPRD, M. Agil dihadiri pihak Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) beserta gabungan aktivis Kabupaten Lebak.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Lebak, M. Agil mengatakan, RDP tersebut berkaitan dengan adanya desakan dari masyarakat soal bangunan liar tak berizin di Kabupaten Lebak.

Baca juga: Bupati Lebak Minta ASN Bijak Gunakan Medsos dan Tidak Mengkritik Intansi Diruang Publik

“Kita perlu mengadakan RDP, karena dari aspirasi masyarakat banyak ditemukan bangunan liar, tetapi tidak ada tindakan dari pihak DPMPTSP,” kata Agil.

Bangunan liar itu, sambung Agil, yaitu rumah hunian maupun gedung komersil, terutama yang ada di lahan PT Kerera Api Indonesia (KAI).

“Hasil dari RDP ini akan ditindaklanjuti melalui Komisi terkait,” ucapnya.

Sementara, Gapura Banten, Ade Irawan mengatakan, RDP diperlukan untuk mengetahui sejauh mana langkah DPMPTSP dalam upaya menangani soal maraknya bangunan liar.

“Dengan kepedulian kami selaku kontrol sosial terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Lebak. Kami menduga, banyaknya bangunan rumah dan gedung komersil liar yang dibangun sekitar kota banyak yang tidak berijin,” katanya.

Hampir senada disampaikan, Ketua Garda Komando Indonesia, Toni. Menurut dia, adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh pihak DPMPTSP terkait perijinan tidak sesuai aturan dan Per Undang-undangan.

Baca juga: Sulitnya Urus Izin di Kabupaten Lebak, Ketum BBP Eli Sahroni: Oknum Pejabat DPMPTSP Berbelit

“Rekomendasi yang dikeluarkan oleh pihak DPMPTSP ini tidak berlandaskan pada Perda maupun per Undang-undang, lantas apa yang jadi pegangan pihak DPMPTSP,” ujar Toni.

Kepala Bidang Perijinan DPMPTSP Lebak, Muhamad Yani mengakui, adanya sistem aturan baru soal perizinan di DPMPTSP berbelit.

“Jangankan masyarakat, kami pun merasa sistem baru ini terasa ngejelimet. Karena peralihan dari IMB ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),” pungkasnya.

(Otang Sunarya)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 komentar

News Feed