oleh

Uang Pungli PIP di SDN 1 Giri Mukti Dikembalikan, LSM KPKB: Pelanggaran Hukum Telah Terjadi

CHANEL BANTEN – Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Kumpulan Pemantau Korupsi Banten (LSM-KPKB) menyoroti dugaan punggutan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN 1 Giri Mukti, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak.

Belakangan, uang yang diduga di pungut oknum di sekolah tersebut, kini dikembalikan kembali pada siswa penerima.

“Saya kira, walaupun sekarang uang diduga pungutan itu sudah dikembalikan lagi kepada siswa penerima. Tetapi, itu tidak menghapus tindak pidananya, karena tindak pidananya sudah terjadi,” kata Ena yang merupakan konsultan hukum tersebut kepada awak media, Kamis 7 April 2022.

Baca juga: Santer Isu ‘Pengantin’, Lelang Kantor UPTD DAS Ciliman-Cisawarna Masih Proses, Aktivitas Dilapangan Sudah Berjalan

Menurut dia, tindakan pungli merupakan salah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pungutan liar adalah termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus diberantas.

“Saya kembali tegaskan, sekalipun uang bantuan PIP yang dipunguli itu sudah dikembalikan lagi kepada siswa penerima. Tapi, bukan berarti pengembalian itu dapat menghapus peristiwa perbuatan hukum,” katanya.

Soal tindak pidana pungli, kata dia, juga diatur secara implisit dalam delik (tindak pidana) terkait pemerasan dalam pasal 368 KUHP dan Pasal 12 huruf 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Plpidana korupsi, sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca juga: Dipredaksi Hingga Agustus, BPBD Lebak Imbau Warga Waspadai Massa Pancaroba

“Pengakuan para korban atas terjadinya suatu perbuatan pidana, maka dapat dikembangkan secara hukum untuk menggali potensi suatu peristiwa hukum dan alat bukti dengan dasar keterangan para saksi,” katanya.

Apalagi misal, dikuatkannya ada suatu keterangan pengakuan yang mengarah terjadinya peristiwa itu dari siterduga pelaku itu sendiri.

“Jadi kami rasa itu harus di tegur, agar jangan sampai hal serupa terjadi lagi dikemudian hari atau terjadi di sekolah-sekolah lainnya. Apalagi, uang bantuan itu adalah hak mutlak si penerima manfaat atas program PIP,” katanya.

(Galuh Malpiana)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 komentar

News Feed