oleh

Cegah Tindak Kekerasan dan Seksual, Pengelola Ponpes di Lebak Diminta Terapkan Ini

Kepala Kemenag Lebak, Badrusalam.

CHANEL BANTEN – Kantor kementerian agama (Kemenag) Kabupaten Lebak mengimbau pengelola Pondok pesantren (Ponpes) menerapkan sistem penyekatan saat proses pembelajaran.

Hal itu untuk mengantisipasi dan juga melindungi santri dari perbuatan tindakan kekerasan dan juga kekerasan seksual.

Baca juga: Kemenag Buka Program Akademi Madrasah Digital, Tertarik Jadi Peserta? Ini Cara Daftarnya

“Penyekatan itu dipisah antara asrama santri laki-laki dan asrama santri perempuan,” kata Kepala Kemenag Lebak, Badrusalam kepada Chanel Banten di ruang kerjanya, Selasa 11 Januari 2022.

Menurut dia, pembelajaran di lingkungan Ponpes tidak boleh disatukan. Karena dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif dan tidak memberikan rasa aman juga berpotensi terjadi kekerasan seksual.

“Potensi manusia untuk melakukan perbuatan kekerasan seksual sangat berpeluang, apalagi santri- santri itu jika pembelajaran bertatap muka dapat memicu hawa nafsu,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, penyekatan pembelajaran itu, dapat memfokuskan dan keseriusan santri untuk menerima pendidikan agama Islam. Karenanya, pihaknya meminta pengelola Ponpes agar menerapkan pembelajaran penyekatan atau dipisahkan antara santri laki-laki dan santri perempuan.

“Mereka para kiyai maupun ustaz sebagai pengelola ponpes dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi santri  yang tengah menimba ilmu agama Islam,” ujarnya.

Baca juga: Sasar Madrasah, Kemenag Lebak Gencar Sosialisasi Perpajakan

Pengelola Ponpes juga harus menerapkan pembelajaran ramah anak dengan memberikan sarana prasarana yang memadai. “Selain itu, kiyai dan ustaz selalu menyampaikan edukasi tentang hukuman bagi pelaku perzinahan agar santri tidak terlibat perbuatan asusila,” tuturnya.

Mereka juga di lingkungan Ponpes diwajibkan untuk penanaman akhlak, tauhid dan akidah. Sebab, Ponpes sebagai pusat pendalaman pendidikan ilmu agama Islam tentu jangan sampai terjadi perbuatan kekerasan seksual.

“Kami optimistis penyekatan pembelajaran itu dapat memutuskan mata rantai kekerasan seksual,” ungkapnya.

Kemenag Lebak juga selalu mensosialisasikan tentang pendidikan seks dan kesehatan reproduksi secara seluas-luasnya kepada ponpes maupun calon pengantin (catin). Penyampaian sosialisasi itu melibatkan instansi pemerintah daerah juga kepolisian setempat.

Sebab, dampak buruk kekerasan seksual itu dapat menimbulkan gangguan psikis kepada korban juga menurut hukum Islam perbuatan dosa. “Kami minta kasus kekerasan seksual jangan sampai terjadi di lingkungan ponpes,” ucapnya.

(Cecep M. Casmadi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed