oleh

Aktivis KPKB Akan Laporkan Kasus Dugaan Korupsi Ke Kejari Lebak, Soal Apa?

CHANEL BANTEN – Lembaga Swadaya Masyarakat Kumpulan Pematau Korupsi Banten (LSM KPKB) melaporkan kasus dugaan korupsi terkait pada penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Kabupaten Lebak ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Ketua LSM KPKB, Dede Mulyana menduga ada indikasi potensi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan PKBM Hati Nurani.
Sebab, tanpa dasar yang jelas PKBM itu diduga telah membagi-bagikan uang kepada sejumlah orang yang tidak ada kaitanya dengan realisasi dana hibah tahun 2021.

Baca juga: Kejar Target, Pemkab Lebak Perluas Cakupan Vaksinasi

“Patut diduga ada indikasi korupsi dalam penyelenggaraan PKBM Hari Nurani itu, karena tanpa dasar yang jelas PKBM telah membagi-bagikan uang pada sejumlah orang yang tak ada kaitannya dengan kegiatan di PKBM,” ujar Dede kepada Chanel Banten, Rabu 15 Desember 2021.

Selain akan melaporkan kasus itu ke Kejari Lebak, kata dia, pihaknya juga akan melayangkan surat permohonan informasi dan dokumentasi penggunaan DPPA SKPD penerima dana hibah PKBM Hati Nurani kepada Dinas pendidikan (Dindik) melalui PPID Kabupaten Lebak.

“Kami juga akan membuat Permohonan informasi dan dokumentasi terkait penggunaan DPPA SKPD di Lembaga PKBM tersebut untuk mengkaji dan menganalisa secara komprehensif dari dokumen tersebut,” katanya.

Jika memang dalam DPPA tersebut, terdapat dana yang diperuntukan untuk dibagi – bagi. Hal itu tidak ada masalah. “Tetapi kalau tidak ada, dari mana uang tersebut,” tegasnya.

Untuk data penerima bantuan dana hibah PKBM di Kabupaten Lebak ada 32 penerima. Nilai bantuan tersebut berbeda- beda.

“Kebetulan PKBM Hati Nurani ini salah satu penyelenggara yang mendapatkan dana bantuan tergolong besar mencapai ratusan juta jika dibanding PKBM yang lain,” ujarnya.

Baca juga: Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember, LSM KPKB Turun Ke Jalan Gelar Baksos

Selaku kontrol sosial di Kabupaten Lebak, Dede Mulyana berharap bahwa persoalan ini dapat dijelaskan dan diuraikan sesuai mekanisme yang ada Jngan sampai hanya jadi ajang bancakan setiap tahunnya.

“Kami hanya ingin tau sejelas – jelasnya karena buktinya lengkap. Dan ini menjadi koreksi bersama bahwa pengunaan anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD dapat dimanfaatkan sesuai dengan aturan,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, Chanel Banten masih terus berupaya meminta konfirmasi ke pihak-pihak terkait.

(Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4 komentar