oleh

RDP Soal UMK PT Pelangi Elasindo, DPRD Lebak dan Disnaker Bersitegang

CHANEL BANTEN.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal Upah Minimum Kabupaten (UMK) di ruang paripurna DPRD Lebak, berlangsung alot, Kamis 7 Oktober 2021.

Bahkan, RDP yang menghadirkan PT Pelangi  Elasindo dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) selaku pelapor itu sempat bersitegang, khususnya antara pihak DPRD dan Dinas tenaga kerja (Disnaker). Hal itu karena, Disnaker terkesan pro atau memihak kepada pihak perusahaan.

Baca juga: DPD KNPI Lebak Priode 2021-2024 Resmi di Lantik

Dalam RDP tersebut, DPRD Lebak mencecar sejumlah pertanyaan kepada pihak perusahaan.

Ketua SPN Lebak, Agil mengatakan, maksud tujuannya ke dewan untuk meminta pendapat soal upah karyawan di PT Pelangi Elasindo yang tidak sesuai UMK.

“Upah karyawan di perusahaan itu tidak sesuai UMK,” tegas Agil.

Selain upah karyawan tidak sesuai dengan UMK, kata Agil, pendaftaran BPJS untuk karyawan yang ada di perusahaan itu tidak menyeluruh. Padahal, BPJS itu penting untuk karyawan dan satu keharusan buat perusahaan yang bersekala menengah ke atas.

Baca juga: Pilkades Serentak 2021, DPMD Lebak Harap Pelaksanaan Lancar dan Aman

“Ada beberapa perusahaan yang tidak mau bekerja sama dengan SPN, dan mengibarkan bendera SPN dilingkungan perusahaannya,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Disnaker Lebak, Tajudin mengatakan, bagi perusahaan yang tidak mau bekerjasama dan dikibarkannya bendera SPN jangan dipaksakan.

Dalam kesempatan itu, Agil menyanggah pernyataan dari Kepala Disnaker. Pihaknya menyebut, jika hal itu sesuai perundang-undangan.

“Kalau begitu bapak (Kepala Disnaker) berpihak ke perusahaan yang salah, padahal kami ini adalah anak asuh Disnaker,” kata Agil. (Otang)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 komentar

News Feed