oleh

Tolak Terima Honor Satgas Covid-19, Gubernur WH: Demi Jaga Perasaan Rakyat

Gubernur Banten, Wahidin Halim.

CHANEL BANTEN.com – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menegaskan, dirinya tak akan menerima honorarium Satuan tugas (Satgas) Covid-19. Itu ia tegaskan untuk menjawab sorotan miring sejumlah kalangan terhadap dirinya terkait honor Satgas Covid-19.

Berdasarkan aturan dari Kementerian dalam negeri (Kemendagri), Gubernur masuk  dalam tim Satgas Covid-19. Gubernur masuk sebagai penerima honorarium tim Satgas Covid-19 tahun 2021.

Baca juga: Sosialisasi P4GN di SMKN 1 Rangkasbitung, Ketua BNNK Lebak, Ade Sumardi: Bentengi Pelajar dari Penyalahgunaan Narkoba

“Demi menjaga perasaan rakyat. Menjaga rasa empati dan sensitifitas terhadap warga masyarakat Banten yang terkena maupun yang terdampak Covid-19,” ungkap Gubernur WH seperti dikutip dilaman bantenprov.go.id,  Selasa, 31 Agustus 2021.

Ia mengaku, hanya fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 di provinsi Banten, diantaranya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah labupaten/kota, peningkatan kapasitas layanan dan respon RSUD Banten, RSUD Malingping dan laboratorium kesehatan daerah terhadap Covid-19, peninjauan dan sidak pelaksanaan PPKM, distribusi bantuan sosial bagi warga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Termasuk juga penyelesaian masalah pasokan oksigen medis untuk pasien Covid-19, percepatan vaksinasi, distribusi sembako dan obat-obatan dengan TNI dan Polri hingga program-pogram Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya perekonomian regional Provinsi Banten.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Rina Dewiyanti menjelaskan, sebagaimana diatur dalam Surat Mendagri Nomor 900/5663/SJ tentang Tambahan Penghasilan ASN Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Baca juga: Gubernur Banten Wahidin Halim Minta Maaf pada Masyarakat, Kenapa?

Dikatakan, dalam poin 3 Surat Mendagri tentang Tambahan Penghasilan ASN disebutkan, pertama, alokasi anggaran TPP sama dengan tahun anggaran sebelumnya. Kedua, alokasi anggaran TPP sebagaimana dimaksud huruf a, dapat melebihi alokasi anggaran TPP tahun sebelumnya, sepanjang merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD Tahun Anggaran 2020 antara lain, honorarium, uang lembur, dan atau kompensasi yang diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada Tahun Anggaran 2020.

Dalam poin berikutnya juga disebutkan, pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-l9, meliputi SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan, SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, SKPD yang melaksanakan urusan trantibumlinmas, dan SKPD lainnya sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah. (Luh)

Sumber: bantenprov.go.id

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed