oleh

Praktisi Hukum, Tb Uuy: Opini WTP Permudah Penegak Hukum Ungkap Korupsi

CHANEL BANTEN.com – Tb. Uuy Faisal Hamdan, salah satu praktisi hukum di Banten menilai, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov Banten bisa mempermudah pengungkapan kasus korupsi.

“Dengan capaian opini WTP 5 (lima) kali berturut-turur dari BPK RI. Maka praktik-praktik penyimpangan di daerah justru akan sangat mudah terdeteksi oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Artinya, implementasi sistem pengendalian internal di Pemprov Banten berjalan dengan baik,” kata Tb. Uuy Faisal Hamdan, kepada awak media, Minggu, 6 Juni 2021.

Baca juga: Kejati Banten Tahan Tiga Tersangka Kasus Korupsi Masker, Salah satunya PPK di Dinkes Banten

Menurut advokat muda ini, predikat WTP yang dapat dipertahankan oleh Pemprov Banten, merupakan sebuah capaian prestasi yang membanggakan bagi masyarakat Banten. Itu menjadi bukti nyata komitmen WH-Andika dalam membangun sistem tata kelola pemerintahan yang baik.

“Pemberian opini WTP oleh BPK terhadap LKPD berdasarkan tiga hal yang dinilai baik, pertama atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kedua implementasi sistem pengendalian internal dan ketiga atas penyampaian laporan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah,” kata Uuy yang juga Ketua Umum Surosowan Indonesia Bersatu (SIB) itu.

Untuk di Banten praktik dugaan penyimpangan yang terungkap, diantaranya soal hibah Ponpes dan pengadaan masker medis. Yang harus dipahami adalah dalam kasus dugaan korupsi hibah Ponpes dan masker itu bermula dari hasil temuan Inspektorat sebagai pengendali internal.

“Sehingga atas adanya temuan inspektorat itu APH dapat dengan mudah untuk mengungkap kasus dan dapat cepat menetapkan tersangka,” kata Uuy.

Dengan baiknya implementasi sistem pengendalian internal ini, lanjut Uuy, akan menjadikan para pengelola keuangan semakin tidak berani berbuat nakal.

Baca juga: BEM SI Korda Banten: Spirit Anti Korupsi Gubernur Harus Didukung

“Mulai hari ini dipastikan mereka akan berpikir seribu kali ketika ada itikad untuk melakukan penyimpangan, karena dia akan ketahuan,” tandasnya.

Namun demikian, sambung dia, masyarakat jangan lengah, melainkan harus tetap pro aktif melakukan kontrol sosial, menyampaikan aspirasi serta kritik membangun apabila menemukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang terindikasi tidak pro terhadap kepentingan rakyat.

“Masyarakat harus menjadi pengawas yang cerdas,” katanya.

Penulis: Sohib l Editor: Galuh

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *