oleh

Aktivitas Perusahaan Ternak PT APN di Desa Sukarame Diduga Ilegal, Dinas Terkait Harus Tegas

CHANELBANTEN.com – Aktivitas perusahaan ternak ayam petelor PT Avian Parama Nusantara (APN) di Kampung Cipager, Desa Sukarame, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten diduga tak berizin.

Hal itu disampaikan, Ketua Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (FK-LSM) Kabupaten Lebak, Yayat Ruyatna. Menurutnya, sejak berdiri tahun 2009 sampai dengan tahun 2021, perusahaan itu diduga belum mengantongi ijin lengkap dari dinas terkait.

Berdasrkan hasil klarifikasi ke pihak DPMPTSP Lebak, perusahaan PT APN sejauh ini baru memiliki izin prinsip pemanfaatkan ruang (IPPR).

Baca juga: 2 Kali Sidang Sengketa Informasi, KI Banten Tolak Pemohon Data Pemkab Serang

“Itu pun IPPR-nya sudah habis masa berlakunya per 20 Maret 2021. Sampai sekarang, perusahaan belum melakukan perpanjangan,” kata Yayat Ruyatna, Kamis, 15 April 2021.

Ia mengatakan, sebagai wujud peranserta aktif masyarakat, FK-LSM sebagaimana hasil investigasi dari tahun 2017 sampai 2021 telah melayangkan surat kepada dinas terkait untuk mengambil langkah tegas ke perusahaan nakal itu.

Yayat Ruyatna, Ketua FK-LSM Lebak

“Harus agar tindakan guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.

Pihaknya pada pertengahan April 2019 melayangkan surat klarifikasi ke perusahaan PT APN soal perizinan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Pihak perusahaan melalui pimpinnya langsung Ghocun memberikan jawaban, bahwa akan mengurus perizinan perusahaanya tersebut.

Baca juga: Diduga Jadi Penyebab Pendangkalan Situ Palayangan, Lima Lokasi Pertambangan Pasir di Cimarga Ditutup

“Perusahaan menjawab masih sedang diurus, dan bahkan sudah dipanggil oleh Satpol PP dengan dibuatkan surat pernyataan sanggup untuk mengurus dan menyelesaikan semua izin yang diperlukan,” katanya.

Sampai saat ini, kata dia, perusahaan tidak ada itikad baik untuk mengurus izin. Padahal, perusahaan tersebut berdiri sejak tahun 2009. Sehingga, dapat merugikan pendapatan daerah, karena tidak membayar retribusi dan pajak.

“Dinas terkait harus menutup aktivitas peternakan itu,” kata Yatna.

Hingga berita ini dipublis, wartawan masih terus berupaya melakukan konfirmasi ke pihak perusahaan PT APN.

Penulis : Dede Mulyana
Editor : G. Malpiana

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed