oleh

Tanggapi Aksi Demo Mahasiswa Soal Capaian Kinerja Pemprov Banten, Jubir Gubernur Banten: Semua Sudah Terealisasikan dengan Baik

CHANELBANTEN.com – Juru Bicara Gubernur Banten Ujang Giri memberikan tanggapan soal demo Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) terkait 4 (empat) tahun kepemimpinan Gubernur Banten dan Wakil Gubernur, Wahidin Halim-Andika Hazrumy.

Menurutnya, saran dan masukan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi demo sudah direalisasikan Gubernur dan Wakil Gubernur, mulai dari tata kelola pemerintahan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya.

“Saran dan masukan mahasiswa mengenai capaian kinerja Pak WH dan Abdika memimpin selama empat tahun sudah terealisasikan semua,” kata Ugi, Kamis, 8 April 2021.

Menurutnya, saat ini sudah tampak perubahan yang signifikan di Banten, terutama dalam hal pengentasan korupsi dan tata kelola keuangan. Hal itu terbukti dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 4 kali berturut-turut dari BPK RI dan penghargaan-penghargaan anti korupsi dari KPK RI kepada Gubernur Banten.

“Sejarah mencatat Banten yang dulu dikenal sebagai daerah korup, sekarang di era WH- Andika jadi daerah anti korupsi di Indonesia, dapat penghargaan dari KPK RI serta laporan pertanggungjawaban keuangan mendapatkan WTP 4 kali berturut-turut dari BPK RI,” katanya.

Baca juga: Diduga Jadi Penyebab Pendangkalan Situ Palayangan, Lima Lokasi Pertambangan Pasir di Cimarga Ditutup

Selain itu, sambung dia, sektor infrastuktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, sudah bayak perubahan. Bahkan, insfrastuktur jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten hanya tersisa 14 kilometer dari sekitar 746,9 Kilometer panjang jalan milik Pemerintah Provinsi Banten.

“Soal infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Banten tinggal sekitar 14 kilometer lagi jalan yang belum mantap,” katanya.

Sebelumnya ditargetkan tahun 2020 rampung, namun sempat terpending karena refocusing akibat covid-19 dan tahun 2021 dilanjutkan.

Termasuk jembatan milik provinsi yang putus di Lebak akibat banjir bandang itu telah dianggarkan tahun 2021 sebesar 169 milyar untuk penanganan jalan dan jembatan, saat ini sedang proses tender.

“Pendidikan terus ditingkatkan, ada sekitar 34 unit sekolah baru yang akan segera dibangun serta ruang-ruang kelas baru, selain itu tingkat kesejahteraan para guru tingkat SLTA baik negeri maupun swasta telah diperhatikan oleh Pemprov Banten melalui pemberian insentif,” katanya.

Baca juga: Pemkab Lebak Gelar Bintek Peta Proses Bisnis

Ugi juga menanggapi masih adanya pihak yang mempertanyakan soal berobat gratis pakai KTP.

“Soal berobat gratis pakai KTP sebelumnya telah dibahas bersama DPRD Banten dan disepakati untuk dianggarkan, tetapi ada larangan dari pemerintah pusat, termasuk rekomendasi dari KPK RI bahwa Pemprov Banten harus terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan,” ujar Ugi.

Pemprov Banten tiap tahunnya telah menganggarkan pertahun sekitar Rp 200 miliar untuk menanggung iuran BPJS kesehatan bagi masyarakat Banten yang kategori tidak mampu dan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dari Pemprov Banten.

Baca juga: Dinilai Tak Tepat, Pemprov Banten Diminta Kaji Ulang Lokasi Pembangunan SMAN 2 Muncang

Artinya kesehatan gratis yang diprogramkan oleh WH – Andika telah terealisasi melalui kartu BPJS kesehatan yang iurannya ditanggung Pemprov Banten, selain itu juga, masyarakat Banten yang tidak punya BPJS bisa mendapatkan layanan berobat gratis di rumah sakit milik provinsi” tambahnya.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Banten diatas rata-rata nasional, data menunjukan tahun 2020 angka kemiskinan Banten terendah ke 2 se Jawa dan terendah ke 8 se-Indonesia, juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten ke delapan besar diatas rata-rata capaian nasional sebesar 72,45 sedangkan nasional hanya 71,94.

Penulis : Mufin
Editor : Galuh Malpiana

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed