oleh

Hadiri Launching Tilang Elektronik, Gubernur Banten Sampaikan Ini

CHANELBANTEN.com – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menghadiri telekonferensi launching Electronic Law Enforcement atau Tilang Elektronik di Regional Traffic Management Center Polda Banten, Selasa, 23 Maret 2020.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Wahidin Halim atau WH menyampaikan dukungannya atas program pihak Kepolisian Republik Indonesia tersebut.

“Ini merupakan terobosan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Insya Allah kita akan memberikan dukungan,” ungkap WH dilansir ChanelBanten.com dilaman bantenprov.go.id, Rabu, 24 Maret 2021.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas perhubungan (Dishub) Banten, Tri Nurtopo menyampaikan, saat ini terdapat 12 traffic light atau lampu merah yang sudah terpasang Closed Circuit Television atau CCTV. Namun, CCTV itu sifatnya masih untuk pengaturan lalu lintas.

“Spesifikasinya beda, karena masih terbatas, tidak sampai pada nomor polisi kendaraan. Nanti kita akan melakukan peningkatan. Karena CCTV di situ nantinya menggunakan Intellegent Artificial atau IA. Kita belum,” kata Tri.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Opar Sohari mengatakan, untuk menghindari tagihan tilang kepada pemilik kendaraan sebelumnya. Maka sebaiknya kendaraan yang dijual hendaknya melakukan balik atau pindah nama.

Diketahui, launching tilang elektronik Nasional tahap 1 dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk 12 Kepolisian Daerah (Polda) pada 224 titik. Antara lain, Polda Banten, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda DI Yogyakarta, Polda Jawa Timur, Polda Riau, Polda Jambi, Polda Sumatera Barat, Polda Lampung, Polda Sulawesi Selatan, dan Polda Sulawesi Utara.

Tilang elektronik menjadi salah satu program untuk membangun sistem dalam rangka penegakan hukum. Tilang ekeltronik atau ETLE juga memberikan kepastian hukum bagi para pengguna lalu lintas.

Jenis pelanggaran yang dideteksi ETLE adalah pelanggaran traffic light atau lampu merah, pelanggaran marka jalan, pelanggaran ganjil genap, pelanggaraan sabuk pengaman atau safety belt, pelanggaran menggunakan Handpone saat mengemudi, pelanggaran batas kecepatan, melawan arus, tidak memakai helm, pelanggaran pembatasan jenis kendaraan, serta keabsahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Penulis : Mufin
Sumber : www.bantenprov.go.id

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed