oleh

Kabar Baik, 1.038 Bidang Tanah Aset Milik Pemkab Lebak Kini Sudah Bersertifikat

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya saat menandatangani penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lebak TA 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten, Rabu 17 Maret 2021. (Foto / Humas Pemkab Lebak)

CHANELBANTEN.com – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Lebak tahun 2020 sudah menyelesaikan aset kepemilikan tanah berupa sertifikat. Tercatat, total bidang tanah yang sudah bersertifikat kini sebanyak 1.038 bidang.

Hal itu disampaikan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran (TA) 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Laporan diserahkan secara langsung kepada Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Arman Syifa di Kantor BPK RI Perwakilan Banten, Rabu 17 Maret 2021.

Baca juga : Dispar Banten Prediksi Pengelola Wisata Akan Panen Pasca Pandemi Covid-19

Dalam kesempatan itu, Bupati Iti Octavia Jayabaya juga menjelaskan secara singkat tentang refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka antisipasi dan penanganan Covid-19, sebagaimana amanat instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Bupati menyampaikan, bahwa dalam rangka Rencana Aksi (Renaksi) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pengamanan aset, Pemkab Lebak bekerjasama dengab BPN pada tahun 2020 telah menyelesaikan pensertipikatan tanah milik Pemerintah Daerah sebanyak 656 bidang sehingga total tanah yang sudah bersertipikat sebanyak 1.038 bidang dari 1.726 yang tercatat sebagai aset tanah milik pemerintah daerah.

LKPD Kabupaten Lebak sudah tiga tahun berturut-turut diaudit oleh BPK bersama dengan KAP dan merupakan satu-satunya di Provinsi Banten. Hasil dari pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Lebak mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut.

“Semoga pada pemeriksaan LKPD Tahun 2020 juga mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk ke enam kalinya,” ungkap Bupati.

Baca juga : Pemkab Lebak Gelar FGD Rencana Pengembangan Geosite

Sementara, Kepala Perwakilan BPK RI Banten Arman Syifa menyampaikan, LKPD sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan perihal pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah. Ia menjelaskan pemeriksaan terinci akan dilaksanakan selama 30 hari kalender.

“Di dalam pemeriksaan selama tiga puluh hari ini kami harapkan, apa yang sudah terjalin komunikasi yang sudah terjalin dengan baik ini dipertahankan bahkan ditingkatkan,” ucap Arman.

Penulis : Redaksi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed