oleh

APBD TA 2020 Pemkab Lebak: Anggaran Masih Terfokus untuk Penanganan Covid-19

Foto Ilustrasi

CHANEL BANTEN.com l Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak berhasil merumuskan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2020.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lebak, Budi Santoso mengatakan, ditengah kondisi Pandemi Covid -19 yang terjadi, serta perubahan regulasi yang sangat cepat dan dinamis. Untuk menampung setiap perubahan yang terjadi sejak awal tahun hingga pertengahan tahun 2020. Pandemi Covid -19 menuntut setiap daerah untuk melakukan refocussing dan realokasi anggaran untuk membiayai upaya penanganan Covid -19. Baik bidang kesehatan, ekonomi, maupun penyediaan jaring pengaman sosial.

Kepala BPKAD Lebak, Budi Santoso

Sebagian besar, pendanaan diarahkan untuk mendukung upaya penanganan pandemi Covid -19, tidak terkecuali dengan kabupaten Lebak. Tercatat Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan APBD Lebak tahun 2020, telah dialokasikan anggaran penanganan Covid -19 sebesar Rp 160,4 miliar yang ditempatkan pada akun belanja tidak terduga.

Hal ini mengakibatkan lonjakan yang luar biasa pada anggaran belanja tidak terduga. Semula pada APBD tahun 2020 hanya dialokasikan sebesar Rp 5,12 miliar lebih menjadi Rp 190,95 miliar pada perubahan APBD 2020.

Menurutnya, pandemi Covid -19 ternyata berpengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah, sehingga struktur APBD Lebak tahun 2020 yang semula berimbang Rp 2,79 triliun lebih menjadi Rp 2,76 triliun lebih pada perubahan APBD.

Selain itu, sektor pendapatan terkena imbas yang cukup signifikan. Semula ditargetkan Rp 2,75 triliun lebih. Namun, setelah merabaknya pandemi Covid -19 hanya direncanakan Rp 2,5 triliun lebih pada perubahan APBD 2020.

Penurunan terbesar jelas terjadi pada penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan atau transfer dari pemerintah pusat. Nilainya menurun Rp 160,52 miliar lebih dibanding rencana penerimaan pada APBD murni tahun 2020 yang berkisar Rp 1,67 triliun.

PAD juga mengalami perkembangan yang kurang menjanjikan lantaran mengalami penurunan Rp 45,95 miliar lebih akibat menurunnya pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) akibat berkurangnya tingkat kunjungan pasien ke RSUD, maupun Puskesmas.

Pendapatan Daerah yang melemah pada perubahan APBD tahun 2020 berkorelasi terhadap kemampuan pembiayaan daerah untuk mendanai program-program pembangunan yang nampak pada menurunnya alokasi belanja daerah.

Pendapatan daerah yang melemah pada perubahan APBD, semula Rp 2,77 triliun lebih menjadi Rp 2,74 triliun lebih atau berkurang sebesar Rp 23,89 miliar lebih. Dari total belanja daerah pada APBD 2020 sebesar Rp 2,74 triliun lebih tersebut.

“Belanja tudak langsung mendapat porsi sebesar 62,32 persen dan belanja langsung 37,68 persen,” terang Budi.

Komposisi belanja tidak langsung mendapat porsi lebih besar dari belanja langsung mengingat, dalam belanja tidak langsung bukan semata untuk memenuhi belanja pegawai.

Namun juga diperuntukan bagi belanja publik seperti belanja hibah, hibah kepada partai politik, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, belanja bagi hasil Pemerintah Desa, dan belanja tidak terduga. (RED)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed