oleh

Bupati Lebak Gusar Dengarkan Interupsi Dewan

LEBAK – Dalam rapat penandatanganan Nota kesepakatan KUPA dan PPAS – P APBD Kabupaten Lebak tahun anggaran 2020 yang dihadiri oleh seluruh anggota DPRD dan Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya rupanya gusar atas Interupsi yang disampaikan politisi muda dari fraksi PPP Musa Weliansyah, Senin (07/09/2020) kemarin.

Dalam kesempatan tersebut Musa Weliansyah, menyinggung tentang tidak adanya protokoler yang dilaksanakan pada saat meninggalnya Ketua DPRD Kabupaten Lebak Alm. Didin Nurohmat. Diketahui jenazahnya dibawa dari Tangerang ke rumah duka di daerah Panggarangan, Kabupaten Lebak, pada Minggu, 6 September 2020.

Protokoler yang dimaksud Musa Weliansyah, adalah Ambulance resmi yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, serta tidak adanya pengawalan mobil Ambulance yang membawa Jenazah Almarhum Ketua DPRD Lebak di dalam perjalanan oleh Dinas terkait.

Kegusaran Bupati Lebak ini menganggap, bahwa anggota Dewan dari PPP tersebut sedang mencari panggung dari kejadian tersebut.

Sementara Musa Weliansyah melalui keterangan tertulisnya pada Selasa (08/09/2020). Menanggapinya dengan santai. Musa menilai bupati Lebak hanya salah menyimak dalam rapat paripurna tersebut. 

Menurut Musa, Bupati salah menyimak dari statemennya, terkait kejadian tersebut. “Emosi yang beliau keluarkan didepan rapat gedung paripurna kemarin tidak sesuai dengan Interupsi saya,” kata Musa.

Pembahasan interupsi yang disampaikan, lanjut Musa adalah terkait tidak adanya Pengawalan dari Mobil Ambulance milik Desa Sindang Mulya yang membawa Jenazah dari Ketua DPRD Kabupaten Lebak, baik dari Satpol PP maupun dari Patwal DISHUB dan Polantas Polres Lebak.

“Jadi bukan masalah unsur Muspida melayat ke rumah duka di Kecamatan Maja, yang Saya sampaikan itu merupakan bentuk koreksi dan evaluasi kedepannya, biar bagaimanapun kami ini adalah salah satu pejabat negara yang mewakili rakyat di badan Legislatif Kabupaten Lebak,” imbuh Musa

Lebak Sejahtera
Masih menurut Musa, terkait Dana Lebak Sejahtera yang diantaranya adalah dana bantuan bagi penyandang Disabilitas yang harus segera di evaluasi, termasuk Jabatan Kadinsos. Hal itu di sebabkan karena di lapangan sendiri ada dugaan terjadinya penggelapan, pemotongan dana bantuan, dan bantuan yang tidak tepat sasaran.

“Oleh karena itu bukan pada tempatnya seorang pemimpin daerah melampiaskan emosinya saat pembukaan kata sambutan di rapat paripurna tersebut. Seakan menunjukan dan terkesan arogan, serta salah mencerna dari tanggapan dan harapan kami sebagai anggota Dewan,” tutur Musa.

Mungkin dalam hal ini, tambah Musa, publik sudah sangat pandai menilai terkait kemarahan seorang Bupati yang memang sudah viral dibeberapa media, apakah marah tersebut terpuji atau kurang bijaksana sebagai seorang yang harusnya menjadi panutan rakyatnya.

”Jadi saya berharap yang terhormat Ibu Bupati Lebak lebih bijaksana lagi dalam menanggapi satu polemik yang muncul, tidak harus dengan meluapkan emosi. Karena dengan kepala dingin dan menurunkan tensi emosi kita, masalah pasti ada jalan keluarnya,” ungkapnya. (red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed